Walaupun secara pribadi aku tidak setuju dengan metode perjuangan HAMAS karena menggunakan kekerasan, bukan berarti organisasi tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah kelompok teroris. Penggunaan kekerasan merupakan reaksi dari tidak didengarnya aspirasi mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Yang harus diketahui adalah HAMAS lahir dari semangat pembebasan Palestina dari aneksasi Israel. Tujuan mereka bukan merebut kekuasaan atau menciptakan ketakutan akan tetapi merebut kemerdekaan mereka yang dirampas oleh Israel dan masyarakat Internasional.

Bisa kita bayangkan dampaknya dari tindakan seperti maka setiap kelompok perlawanan terhadapa status quo bahkan penjajahan akan diberi cap sebagai kelompok teroris. Bagaimana dengan EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) yang memperjuangkan hak masyarakat adat Indian di Meksiko? Bagaimana dengan sayap bersenjata Fretilin, FALINTIL (Forças Armadas da Libertação Nacional de Timor-Leste)yang membebaskan Timor Leste dari aneksasi Indonesia?

Yang harus dipahami adalah kelompok perlawan tersebut muncul sebagai reaksi represi dari penindasan yang dilakukan oleh yang berkuasa. Harus dibedakan antara kelompok pembebasan seperti HAMAS, EZLN, FALINTIL dengan kelompok teroris. Jelas tujuan mereka berbeda! Mungkin metode perjuangannya mirip menggunakan senjata akan tetapi tujuan adalah yang menjadi pembeda!

Jika anda ingin mendukung penghapusan HAMAS sebagai organisasi teroris, anda dapat bergabung dengan petisi yang ada di bawah ini.

On the occasion of the June 2009 European elections, we are launching an urgent appeal to all candidates for the 736 seats in the European parliament.

We ask that they actively pursue the immediate and unconditional removal of Hamas and all other Palestinian liberation organizations from the European list of proscribed terrorist organizations.

We further ask that they acknowledge the right of the Palestinian people to self-determination and, by so doing, recognise, Hamas as a legitimate voice for the Palestinian people’s aspirations for national liberation.

Jika anda setuju dengan petisi di atas, silahkan kopi dan kirimkan petisi ini ke camp@antiimperialista.org untuk memberikan dukungan.  Untuk mengetahui lebih lanjut tentang upaya ini silahkan klik di sini

Aku minta tolong sebarkan surat ini seluas-luasnya. Komunitas saskri ini sudah lama sekali menjadi tempat untuk anak-anak muda di seputar rawasari untuk menjalankan kegiatan2 kesenian dan diskusi kebudayaan. Namun tanpa alasan apapun, pihak pemda, RT, dan karangtaruna tiba2 hendak membongkar tempat ini.

Dua minggu yang lalu, kegiatan2 komunitas Saskri telah dimuat di Media Indonesia Minggu sebagai salah satu kantong kebudayaan alternatif yang lahir di tengah masyarakat. Ironisnya seminggu kemudian, beredar surat dari pemerintah, untuk membongkar tempat ini tanpa alasan yang jelas. Saya jadi ingat bagaimana Warung Apresiasi di Bulungan pernah mengalami hal yang sama.

Kami mohon dukungan kira-kira bagaimana bisa menyelamatkan komunitas ini.

Salam,
Mariana dan Komunitas Saskri“Peluh Berbuah Keluh”

Surat Terbuka Komunitas Saskri

Awalnya sekedar menjalani kegiata Karang Taruna, mengisi acara kesenian dimalam puncak 17-an, maka dibentuklah Teater Katar (Karang Taruna) yang beranggotakan khusus anggota Karang Taruna Kelurahan Cempaka Putih Barat dan secara resmi menjalankan segala kegiatan di Sasana Krida (Saskri) Kelurahan Cempaka Putih Barat yang berada di belakang Kecamatan Cempaka Putih (sekarang Kelurahan Cempaka Putih Barat).

Seiring dengan berjalannya waktu dan semakin banyaknya minat teman-teman yang ingin ikut berkesenian, lalu nama Katar diubah menjadi Teater Laskar (Olah Seni Karang Taruna, 1985) yang beranggotakan bukan hanya anggota Karang Taruna, tetapi juga masyarakat umum di sekitar Kelurahan Cempaka Putih Barat. Salah satu anggotanya yang cukup aktif adalah Bapak H Mudjeri (pejabat Sekretaris Kelurahan Cempaka Putih Barat saat itu) yang mana beliau menaruh perhatian besar pada kegiatan kami.

Kemudian guna mengembangkan diri, kami membuka hubungan dengan grup-grup kesenian lainnya yang berada di sekitar Kelurahan Cempaka Putih Barat seperti : Kelompok Anak Panggung (KAP) yang bersekretariat di Jalan Percetakan Negara VB/18, Molek Art Group dan Bara Teater yang bersekretariat di Jalan Cempaka Putih Tengah I (Gedung Balai Masyarakat Cempaka Putih), Teater Bedeng (Opek) yang bertempat di Rw.05 Kelurahan Cempaka Putih Barat, Sanggar Mutiara yang beralamat di Jalan Cempaka Putih Barat XIX Rt.06/07, Sanggar Poros (generasi penerus dari Teater Laskar, yang dipimpin oleh anggota Karang Taruna yang merasa mampu mandiri, sekarang menjadi binaan Gelanggang Remaja Planet Senen bertempat di sana sampai sekarang), Komunitas Rumput (juga penerus dari Teater Laskar, yang vakum karena pendiri dan pimpinannya sibuk menyutradarai sinetron dibeberapa stasiun televise sampai sekarang) juga dengan beberapa grup yang dating dan pergi, menumpang berlatih di Sasana Krida Kelurahan Cempaka Putih Barat dan di bawah pengawasan/koordinasi Karang Taruna Cempaka Putih Barat.

Karena banyaknya grup-grup kesenian yang ingin berlatih, kami kewalahan mengatur penjadwalan tempat. Hingga sebagian teman-teman terpaksa harus rela bergantian berproses kesenian di sekitar halaman parker Kecamatan Cempaka Putih yang sudah sarat dengan berbagai kegiatan seperti : silat, karate, paskibra, dll.

Setelah melihat kondisi gedung Sasana Krida yang mulai rapuh dibeberapa bagian, maka ditahun 2001 Dinas Sosial sebagai penanggung jawab gedung Sasana Krida merasa perlu merenovasi gedung agar lebih layak dijadikan pusat kegiatan.. Usai perbaikan gedung Bapak Roni (Sie Sosial Kecamatan Cempaka Putih saat itu) menyerahkan 2 buah kunci (1kunci kami simpan, 1 kunci lagi kami berikan pada Karang Taruna) seraya memberi mandate (secara lisan) kepada kami, untuk merawat dan mengolah kegiatan di Sasana Krida Kelurahan Cempaka Putih Barat.

Lalu atas kesepakatan bersama, grup-grup yang ada dan masih berlatih di Saskri Cempaka Putih Barat melebur diri menjadi Komunitas Sasana Krida Kelurahan Cempaka Putih Barat, yang belakangan lebih dikenal dengan “Komunitas Saskri”. Yang beranggotakan beberapa anggota Karang Taruna periode 2002-2007 dan beberapa teman-teman dari luar Kelurahan Cempaka Putih Barat yang dengan sukarela mau membantu dan berjuan demi kemajuan Komunitas Saskri.

Semenjak dari sebelum berdirinya hingga sekarang, kami telah berhasil mengantongi beberpa [restasi kesenian. Dan juga mendapat kepercayaan kerjasama dari beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat seperti : Praxis, Institu Ungu, Jurnal Perempuan, Walhi, Komnas HAM, STSI Bandung, KPK, Yayasan Pitaloka, Yayasan Bhineka Tunggal Ika dan beberapa lembaga lainnya. Pada 1992, instansi pemerintah daerah DKI Jakarta melalui Suku Dinas Kebudayaan dan Permeseuman wilayah Jakarta Pusat mempercayakan kami membentuk BKS Teater (Badan Kerjasama Teater Jakarta Pusat, 1992-1994), Kerjap (Komunitas Teater Jakarta Pusat dengan SK no.122/PKA/JP/2003 dan dilantik langsung oleh walikota Jakarta Pusat, 2002-2004), Dinas Kebudayaan DKI Jakarta juga meminta kami untuk membentuk dan memipin Letaki (Lembaga Teater Anak, 2004-2006) dan menyelenggarakan Festival Teater Anak-anak tingkat DKI Jakarta dan mengikuti Festival teater Anak-anak se-Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) berhasil meraih juara II tingkat nasional.

Demi pengembangan diri, kami terbuka menerima masukan, kerjasama juga bantuan dari siapapun selama hal itu tidak melanggar hokum, mengganggu ketertiban, keamanan dan menyimpang dari norma-norma masyarakat (kami cukup selektif menerima teman, pemakai narkoba/narkobais jelas kami tolak). Dengan kehadiran teman-teman inilah kami bias dikenal dan kian mampu berprestasi.

Perlu diketahui juga bahwa kami pun pernah mengikuti kegiatan Karang Taruna, seperti 2 (dua) kali mengisi acara lomba penilaian lingkungan hidup bersih se-Jakarta di RW 09 Kelurahan Cempaka Putih Barat, yang dihadiri oleh ibu walikota Jakarta Pusat dan ikut lomba pemuda pelopor dengan prestasi meraih juara I tingkat walikota madya Jakarta Pusat dan juara III tingkat DKI Jakarta.

Tujuan kami sederhana yaitu membina remaja dan pemuda/I di wilayah Kelurahan Cempaka Putih Barat khususnya dan remaja dan pemuda/I di Jakarta umumnya, untuk berprestasi dibidang kesenian agar mampu menjalani hidup dengan penuh ke-indah-an, saling kasih, mandiri dan penuh tanggung jawab sebagaimana hakekat dari seni itu sendiri. Begitulah kami.

Kini sehubungan dengan rencana akan direnovasinya gedung Sasana Krida, maka kami yang berkegiatan digedung tersebut diminta segera untuk mengosongkan gedung dan segala aktivitas yang ada dihentikan. Rencana tersebut membuat kami menjadi galau karena belum adanya kepastian/pemberitahuan apakah nantinya setelah renovasi kami dapat kembali menggunakan gedung tersebut sebagai tempat beraktivitas.

Maka surat terbuka ini kami lepas kepada instansi-instansi pemerintah yang berwenang menangani kepemudaan, seni budaya dan pariwisata, agar kami mendapat ijin untuk bias menggunakan dan beraktivitas kembali di gedung tersebut. Surat terbuka ini pun kami kirim kepada teman-teman pekerja seni dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang peduli pada persoalan kepemudaan dan kesenian. Yang mana agar kami mendapat dukungan secara moral dan politis. Semoga surat terbuka ini menjadi bahan pertimbangan. Kecuali aktivitas positif kepemudaan lewat kesenian dan kebersamaan itu tidak diperkenankan, keberagaman dilarang dan ke-Bhineka-an itu haram hukumnya. Maka dengan sangat menyakitkan pastilah kami akan mengalami kelumpuhan dari dunia kesenian.

Hormat kami,

Komunitas Saskri

Informasi lebih lanjut, silahkan hubungi Mariana Amiruddin: +628174914315 atau e-mail ke marianaamiruddin[at]gmail.com

Indonesian authorities should immediately investigate the forcible destruction of an estimated 300 homes in the village of Suluk Bongka on 18 December, Amnesty International said today. Local sources told Amnesty International that two children died during the confrontation and that nearly 400 villagers are still homeless and living in a nearby forest. Fifty eight people remain in police custody.

Hundreds of people are now living in the forest, their homes destroyed, and two families are grieving the loss of their children. The Indonesian government should immediately investigate why and how this happened, and specifically examine the role of local law enforcement officials in this incident,î said Josef Benedict, Amnesty Internationalís Indonesia campaigner.

Around 700 local security forces fired bullets and tear gas to evict the residents of the village in the province of Riau on the eastern coast of Sumatra. The police were assisted by Satpol PP (Municipal Administrative Police Unit), Pamswakarsa (civilian security groups) and civilians apparently hired to carry out the eviction.

Local sources reported a two-year-old died after she fell down a well during the confrontation, while a two-month-old baby died from burn injuries. Two other people suffered gunshot wounds.

As the villagers fled into the forest, two helicopters then dropped what was thought to be a fire accelerant on the village of Suluk Bongkal, Bengkalis, burning to the ground around 300 homes. Bulldozers then went in and flattened the area completely.

The villagers have been engaged in a land dispute with the pulpwood supply company PT Arara Abadi since 1996, when the Indonesian forestry ministry gave the company management rights for industrial farming. Since then, the company has tried to evict the villagers but official letters from the Ministry of Forestry and the Riau Governor in 2007 stated clearly that the company could not start operations until the dispute had been settled.

The eviction of Suluk Bongkaís residents occurred without any resolution of the dispute and without the residents receiving any prior warning or being served official papers.

The police initially detained around 200 people. Fifty eight people are still in detention at the polres Bengkalis (district police station)

Police are preventing human rights organisations from entering the area. Komnas HAM, the national human rights commission, has stated that it will, nonetheless, try to send an investigation team in and provide protection for villagers who had lodged complaints with them.

Amnesty International urgently calls on:

• the police to release those currently detained, or charge them with recognizably criminal offences;
• the police to allow access to the area to Komnas HAM and human rights groups;
• the Indonesian government to ensure the safety of villagers still in the forest, and provide essential shelter, water and food for those villagers made homeless;
• the Indonesian government to order an immediate investigation into the use of excessive lethal force by the police and into the deaths of the two children, with those found responsible brought to justice;
• the Indonesian government to provide reparation for those who have lost their homes.

The immediate priority is the welfare of those villagers forced to live in the forest. Little information is coming out about the situation, which is why the Indonesian authorities need to act urgently to allow local organisations in, or at least provide more detailed information about how they are looking after these citizens, said Josef Benedict.

Source: http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/indonesia-investigate-forcible-destruction-homes-police-riau-20081223

UU ITE yang disahkan pada 21 April 2008, awalnya ditujukan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan cyber seperti penipuan, industrialisasi pornografi serta mengatur beberapa persoalan terkait dengan pemilikan domain. Jika melihat proses pembahasan UU ITE, keterlibatan unsur masyarakatlah sangat minim. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), hanya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia yang dimintai pendapatnya oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Kehadiran UU ITE berdampak pada para pengguna internet yang melihat bahwa UU ITE dapat menjadi ancaman karena bisa dijadikan sebagai pasal karet. Beberapa pengelola situs maupun sarana komunikasi digital seperti milis dan forum kemudian mulai merasa tidak nyaman.

Jika melihat fenomena yang terjadi, tujuan UU ITE telah menjadi bumerang bagi masyarakat sipil. Beberapa portal serta forum yang dikelola oleh organisasi masyarakat sipil kerapkali mengangkat persoalan politik dengan tajam, bahkan dengan tuduhan yang ditujukan pada seseorang atau kelompok. UU ITE akan membuka kesempatan mempidanakan setiap OMS yang menggunakan fasilitas internet untuk melakukan kampanye dan advokasi.

Saat UU ITE disahkan, Lembaga Bantuan Hukum Pers sudah mengingatkan bahwa banyak pasal yang telah kehilangan substansinya karena lebih fokus pada soal penghinaan dan pencemaran nama baik.  Menurut press release Aliansi Nasional Reformasi Hukum Telematika Indonesia (ANHRTI), UU ITE menyimpan banyak persoalan sehingga harus segera direvisi. Jika tidak, UU ITE akan mengancam kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Oleh karena itu, aku mendukung upaya ANHRTI untuk melakukan revisi UU ITE. Jika ada sependapat denganku, silahkan isi petisi dukungan.

Peristiwa penghilangan paksa yang dialami oleh aktivis-aktivis gerakan pro demokrasi pada tahun 1997/1998 adalah sebuah peristiwa yang menjadi moment penting dalam arus gerakan pro demokrasi di Indonesia. Kejatuhan kediktatoran rejim Soeharto pada 21 Mei 1998, diawali dengan peristiwa penculikan terhadap beberapa aktivis yang dianggap meresahkan stabilitas Negara pada waktu itu. Hal ini menjadi pemicu yang kuat timbulnya gerakan-gerakan massa yang besar agar dapat menggulingkan Soeharto dari tampuk kekuasaan.

Namun sayangnya sampai saat ini, 13 korban penculikan lainnya belum kembali pada keluarganya masing-masing. Harapan agar ada kejelasan nasib dari 13 orang yang masih hilang sampai saat ini, tentunya akan sedikit memberikan kepastian bagi keluarga korban yang masih menunggu kejelasan nasib keluarga mereka selama 10 tahun. Ke 13 orang itu adalah Yani Afri alias Rian, Sonny, Herman Hendrawan, Dedy Umar Hamdun, Noval Alkatiri, Ismail, Suyat, Petrus Bima Anugrah, Wiji Thukul, Ucok Munandar Siahaan, Hendra Hambali, Yadin Muhidin, dan Abdun Nasser. Penuntutan agar Negara segera menuntaskan kasus penghilangan paksa ini dan menghukum para pelakunya, hingga menjerat otak operasi penculikan tersebut, sudah dilakukan berulang kali. Keluarga korban dari 13 orang tersebut sampai saat ini masih berharap untuk mengetahui keberadaan dari orang-orang tersebut, atau jika sudah meninggal, mereka dapat mengetahui dimana kuburannya.

Dibukanya kembali kasus penghilangan orang secara paksa tentunya membawa harapan baru bagi korban dan keluarga korban penghilangan paksa untuk mencapai penuntasan kasus ini. Namun dibukanya kasus penghilangan orang secara paksa oleh para politisi di DPR dan menjelang Pemilu 2009, tentunya juga menjadi sebuah pertanyaan yang membayangi pikiran para korban dan keluarga korban penghilangan orang secara paksa. Sebagian besar kalangan masyarakat, khususnya korban dan keluarga korban penghilangan orang secara paksa, serta lembaga-lembaga HAM yang mengadvokasi kasus ini, melihatnya ada sebuah manuver politik yang dimainkan oleh para politisi partai-partai politik di DPR untuk kepetingan Pemilu 2009.

Jelas bahwa kondisi seperti diatas, tidak boleh dibiarkan terus menerus. Kasus pelanggaran HAM masa lalu, khususnya kasus penghilangan paksa 1997/1998 bukan menjadi ajang politisasi untuk kepentingan Pemilu 2009. Pengungkapan kasus kasus penghilangan paksa 1997/1998 bisa menjadi ukuran pembelajaran demokratisasi bagi Indonesia. Maka sudah saatnya, kita memperkuat Persatuan Gerakan Rakyat multisektor dengan menuntut:

1. Pansus Orang Hilang harus segera merekomendasikan kepada Presiden untuk membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc
2. Presiden harus segera memerintahkan Jaksa Agung untuk mengusut kasus Penghilangan Paksa 1997/1998 hingga tuntas dan mengadili para pelakunya.
3. Negara harus mengusut tuntas kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, baik kasus-kasus pelanggaran HAM di bidang SIPOL maupun EKOSOB.

Bergabunglah bersama kami untuk menuntut Negara agar menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM, baik di bidang SIPOL dan EKOSOB, yang akan diadakan pada:

Hari/Tanggal   : Senin/10 November 2008
Waktu              : Pukul 12.00 – selesai
Titik Kumpul  : Tugu Proklamasi
Tujuan Aksi     : Istana Negara

“Tuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia”
“Perkuat Gerakan Perlawanan Rakyat Multisektor”

IKOHI, KP PRP, PRP Jakarta, ABM, KASBI, Arus Pelangi, KORBAN, KASUM, YPKP ’65, LBH Masyarakat, SBMI, Paguyuban Mei ’98, KontraS, Demos, LBH Jakarta, Imparsial, VHR, Elsam, PBHI Pusat, PBHI Jakarta, Yappika, LPHAM, Walhi, YLBHI, Komunitas Jembatan Besi, IKAPRI, FKKM, KOMPAK

Kesaksian Mohamad Guntur Romli, saksi korban dari AKKBB yang dipukul di dalam ruang sidang, dalam Persidangan Kasus Tragedi Monas Berdarah, Senin 22 September 2008.

Senin 22 September 2008 pukul 14.00, saya menjadi saksi kasus Tragedi Monas Berdarah 1 Juni 2008 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lantai 3. Ini kali kedua saya menjadi saksi, setelah sebelumnya saya menjadi saksi atas terdakwa Munarman. Saya memberikan kesaksian setelah saksi yang pertama yaitu Sugiono, pemilik truk yang membawa sound-system yang dirusak oleh massa FPI.

Kesaksian saya kali ini untuk 7 orang Laskar Pembela Islam (LPI). Ruangan sidang yang sempit dipenuhi massa dari FPI. Dalam proses kesaksian saya, terdengar celetukan, hingga hujatan dari arah belakang
saya, misalnya, “kesaksiannya palsu”, “keluar dari Islam dia”, “ntar tungguin di luar setelah selesai”, dll. Suara-suara itu bercampur baur dengan teriakan “huuuuu…” dan teriakan-teriakan yang lain.

Ketua Majelis Hakim Bapak Makasau berkali-kali mengetok palu untuk memperingatkan massa FPI, dan mengancam mereka kalau tidak bisa tertib akan menghentikan sidang, dan memberikan sanksi pada mereka.

Setelah saya memberikan kesaksian, Majelis Hakim memberikan kesempatan pada 7 orang terdakwa untuk memberikan komentar/sanggapan terhadap kesaksian saya. Mayoritas dari mereka mengecam kesaksian saya, bahwa saya melihat ibu, orang tua, dan anak-anak dipukul di Tragedi Monas Berdarah itu. Salah seorang terdakwa malah menuding-nuding saya dengan kata-kata “elo..,elo.. gue.. gue”. Hakim Ketua langsung memperingatkan dia, agar tidak bersikap seperti preman.

Setelah selesai memberikan kesaksian saya dipersilahkan oleh Hakim untuk keluar. Posisi 7 orang terdakwa itu berada di dekat pintu keluar yang biasa dipakai oleh Majelis Hakim, Jaksa, Pengacara, Terdakwa dan
Saksi. Nah, ketika saya melewati mereka, seorang dari terdakwa bernama Sunarto menendang kaki saya. Langsung balik badan dan menghadap ke hakim, saya protes “Pak Hakim, kaki saya ditendang”. Tiba-tiba,
Subhan yang berada di dekat Sunarto, memukul kepala belakang saya. Kepala saya benjol dan pusing-pusing. Saya terus protes ke Hakim, “Pak saya dipukul”.

7 terdakwa dari FPI langsung mengepung saya, dan massa FPI yang berada di kursi pengunjung sidang juga mendekat ke arah saya. Keadaan semakin kacau, aparat polisi mulai masuk ruang sidang, dan mengelilingi saya. Subhan dan Sunarto masih berusaha memukul saya lagi. Ketika saya dibawa keluar dari ruang sidang, massa FPI terus mendekat, berusaha menembus pertahanan aparat kepolisian.

Selanjutnya aparat kepolisian mengevakuasi saya turun ke lantai 2 dan masuk ruangan saksi. Massa FPI digiring keluar arena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun mereka masih berkerumun, menunggu saya keluar dari PN Jakarta Pusat. Kami, dari AKKBB, para saksi, pengacara, dan simpatisan berkumpul di lobi lantai dasar PN Jakarta Pusat. Ternyata seorang teman kami bernama Soleh juga dipukul kepalanya karena
berusaha melindungi kawan-kawan dari AKKBB yang berada di kursi pengunjung.

Karena suasana kacau, sidang pengadilan ditunda, termasuk sidang dengan terdakwa Machsuni Kaloko, Komandan Laskar Pembela Islam. Menurut aparat keamanan, massa FPI masih menunggu di jalan, di depan PN Jakarta Pusat.

Akhirnya kami dievakuasi dengan bis dan truk polisi yang membawa kami ke Polda Metro Jaya.

Tujuh terdakwa dari FPI itu tampaknya marah pada saya karena saya menyatakan bahwa saya melihat ibu, anak-anak, dan orang tua dipukuli di Monas. Dan memang benar, ada perempuan-perempuan yang menjadi
korban, namanya Oming, Suci, lina, dll. Dan mereka telah memberikan kesaksian pada sidang sebelumnya baik Rizieq maupun Munarman.

Mohamad Guntur Romli, Jakarta, 22 September 2008

Mereka adalah Shohibul Izar warga RT 02 RW 01, Abdul Mukti warga RT 20 RW III, Muhammad Fatoni warga RT 07 RW III, Tri Joko Nugroho warga RT 21 RW III, Abdul Haris warga RT 14 RW II, Syamsul Ali warga RT 15 RW II, Boneran warga RT 14 RW II.

Untuk lengkapnya, silahkan klik pranala di bawah.

Sumber: http://korbanlumpur.info/Berita/7-Warga-Mindi-Diamankan-Aparat.html

Kawan-Kawan,

Terlampir adalah foto Ibu Jumik, 50 tahun, salah satu korban Lapindo yang mengungsi di Pasar Baru Porong. Menurut cerita Cak Sutari, 36 tahun, saudara lelakinya, Ibu Jumik tiba-tiba merasa sakit di perutnya pada pertengahan Juni 2008 lalu. Lalu ia dilarikan ke RSUD Sidoarjo. Setelah menginap 2-3 hari, tiba-tiba membesar. Ibu Jumik terus-terus merasa sakit di perut, macam sakit maag akut katanya.

Setelah 2 minggu di rumah sakit, karena tak kuat membiayai dan karena kondisi Ibu Jumik tidak berubah, keluarga Ibu Jumik membawa pulang kembali ke pengungsian Pasar Baru Porong, tepatnya di Blok R2. Cak Sutari dan keluarga akhirnya cuma pasrah. Ibu Jumik ditangani dengan cara-cara tradisional, dipijat setiap 3-4 hari. Mungkin cuma untuk mengurangi rasa sakit saja. Selebihnya tidak ada perhatian yang semestinya.

Di catatan USG itu disebut kista. Saya tidak tahu, ini jenis penyakit apa, kista yang macam apa. Yang saya tahu, ini membutuhkan bantuan sesegera mungkin. Saat saya tulis surat ini, Cak Sutari di samping saya menitip pesan untuk memohon bantuan kepada dermawan-dermawati, baik yang di rantai email ini maupun yang di luar sana (SCTV Peduli, Kompas Peduli, dan Peduli-Peduli lainnya). Mohon kawan-kawan yang punya kontak langsung ke Peduli-Peduli itu langsung mem-forward-kan email ini.

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan hubungi Cak Sutari 031-77680925 (Flexi).

Ini sekadar satu contoh dari puluhan ribu korban lumpur yang kesehatannya hancur akibat pencemaran udara dan air oleh Lapindo. Sangat dibutuhan langkah bersama yang konkret, betul-betul konkret, soal ini. Kita tidak tahu, ada berapa Jumik di sana. Ada berapa Luluk, ada berapa Sutrisno, yang tewas oleh cemaran gas Lapindo.

Salam,

taba

Mujtaba Hamdi
Posko Bersama Korban Lapindo
Jl Kusuma Bangsa 36 Gedang Porong
0343-851823
www.korbanlapindo.net

Kemacetan dan polusi, sebagaimana juga kebisingan dan kepelikan hidup di Jakarta, tak ubahnya lagu lagu yang tak mudah didengar. Tetapi bagi masyarakat kampung kumuh Prumpung lagu Kucing Garong harus diputar keras keras, hingga gedebak gedebuk suara bass nya terdengar hingga di ujung jalan. Mungkin gumam cita-cita kesejahteraan perlu dienyahkan dari pikiran seseorang yang tinggal di kampung itu, dan impian ritmik dangdut menggantikannya. Sungguh tak mengganggu suara itu bagi anak anak kampung yang berlarian di antara koloni lalat, yang mengelilingi selokan bau basi sisa makanan. Bukan sebuah problem yang berkesinambungan bagi mereka, walaupun ancaman penyakit dan kemiskinan melanda. Siapakah mereka? Kaum penikmat kehidupankah?

Dua pekan lagi, KONPERENSI WARISAN OTORITARIANISME II – DEMOKRASI DAN TIRANI MODAL akan berlangsung di FISIP UI, Depok. Tepatnya tanggal 5-7 Agustus bertempat di gedung H Fisip UI. Sejumlah pembicara termasyhur seperti Syafii Maarif dan Sri Edy Swasono akan berbicara banyak hal tentang kehidupan negeri yang kian terperosok ke jurang kedangkalan. Keutamaan manusia dalam alam tirani modal tampaknya mulai dipanggang gosong diganti kesadaran menabrak-nabrak apapun yang menghalangi jalan hidup seseorang. Tak peduli siapapun, asal menghalangi jalanku, hajar habis! Seperti logika Darwin yang mengandaikan kemajuan sebagai hasil dari kesadaran akan kemajuan dan kekuatan fisik: survival of the fittest. Soalnya kemudian, sampai kapan kemampuan survival manusia itu dapat direstui oleh Tirani Modal?

Sudah cukup lama masyarakat di sekitar Pondok Gede menikmati air bersih dari pompa pompa elektrik mereka. Maklum cadangan air di kawasan tersebut ditampung di sebuah tanah luas di sebelah Taman Mini. Tapi dua tahun yang lalu, sebuah proyek pembangunan Mall menduduki tanah luas tersebut. Alhasil masyarakat kehilangan sumber airnya dan harus berlangganan air PAM. Apakah tidak mungkin proyek pembangunan itu ditentang? Sulit, karena proyek pembangunan tersebut juga menyediakan pekerjaan bagi masyarakat di sekitar Pondok Gede. Mereka tak mengira kalau akibatnya berpengaruh terhadap sumber air mereka. Banjir mulai melanda kawasan tersebut karena tidak ada lagi tanah serapan. Sejumlah penyakit menular mewabah, dan rombongan anak jalanan yang menggelandang kian bertambah jumlahnya. Kemacetan, polusi, kebisingan, dan kesulitan hidup semuanya berpadu. Kali ini tanpa ritmik dangdut, sang Kucing Garong melalap apapun yang tampak di depan mata…..

Jangan Lewatkan!

KONPERENSI WARISAN OTORITARIANISME II
DEMOKRASI DAN TIRANI MODAL
FISIP UI , 5-7 AGUSTUS 2008

Informasi selanjutnya klik di http://konferensi-otoritarianisme2008.blogspot.com/

Jika anda ingin mengetahui siapa saja yang diduga terlibat dalam kejahatan di Timor Leste pada pasca 1999, silahkan klik disini. Masters of Terror adalah satu bagian dari buku Masters of Terror:Indonesia’s Military and Violence in East Timor in 1999.